Malaysia Hindari Sebut Ambalat, Legislator Desak Transparansi untuk Cegah Konflik
Malaysia Tegaskan Kedaulatan di Blok ND-6 dan ND-7, Tolak Istilah Ambalat
Malaysia kembali menegaskan hak kedaulatannya atas wilayah maritim yang mereka sebut sebagai Blok ND-6 dan ND-7 di Laut Sulawesi, sambil menolak penggunaan istilah “Ambalat” yang selama ini dipakai Indonesia. Menanggapi hal ini, anggota Komisi I DPR RI, Oleh Soleh, mendorong pemerintah kedua negara untuk segera berdiskusi guna menghindari potensi konflik.
Pentingnya Klarifikasi Bersama
Oleh Soleh menekankan perlunya kejelasan dari kedua pihak agar perbedaan penyebutan wilayah tidak memicu ketegangan. “DPR mengimbau pemerintah untuk bersama-sama mengklarifikasi hal ini. Jika tidak, publikasi yang berbeda bisa berimplikasi pada disintegrasi dan memicu konflik,” ujarnya kepada wartawan, Rabu (6/8/2025).
Politisi PKB itu juga mendesak Indonesia dan Malaysia untuk segera duduk bersama membahas implementasi perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. “Agar suhu politik tidak semakin memanas, kedua negara perlu berdiskusi dan memberikan penjelasan yang sama,” tambahnya.
Perjanjian Prabowo-Anwar Harus Jadi Acuan
Oleh Soleh menyoroti pentingnya perjanjian antara Presiden Indonesia Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim sebagai landasan penyelesaian. “Perjanjian yang sudah disepakati harus diperjelas dan menjadi pembelajaran. Setiap kerja sama harus dipublikasikan secara rinci agar tidak ada kesimpangsiuran informasi,” tegasnya.
Malaysia Bersikukuh dengan Klaimnya
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Malaysia Mohamad Hasan (Tok Mat) menegaskan bahwa negaranya memiliki hak kedaulatan penuh atas Blok ND-6 dan ND-7 di Laut Sulawesi. Ia menolak penggunaan istilah Ambalat oleh Indonesia, yang menurutnya mencakup sebagian wilayah Laut Sulawesi.
Malaysia berargumen bahwa klaim mereka didukung oleh hukum internasional dan putusan Mahkamah Internasional (ICJ) tahun 2002. “Istilah yang tepat sesuai posisi Malaysia adalah Laut Sulawesi, bukan Ambalat,” tegas Tok Mat di parlemen Malaysia, Selasa (5/8), seperti dilaporkan Malay Mail.
