Kami Tidak Mau Diistimewakan

Jakarta –
Besarnya tunjangan yang diterima anggota DPR RI terus memicu sorotan publik. Banyak warganet yang membandingkan fasilitas yang dinikmati wakil rakyat di Indonesia dengan kondisi politisi di negara lain, seperti Swedia.

Di negara Skandinavia itu, anggota parlemen tidak mendapat perlakuan khusus. Mereka berangkat kerja menggunakan transportasi umum, persis seperti masyarakat biasa yang mereka wakili. Mobil dinas atau pengawalan? Tidak ada.

Menurut laporan Mail and Guardian, politisi Swedia tidak diberikan hak istimewa atau fasilitas mewah. Para menteri dan anggota parlemen di sana biasa naik bus dan kereta api, berdesakan bersama warga biasa.

*”Tanpa mobil dinas atau sopir pribadi, para pejabat Swesia berbaur dengan rakyat di transportasi umum yang padat,”* tulis media tersebut.

BBC juga melaporkan, Per-Arne Hakansson, anggota parlemen dari Partai Sosial Demokrat Swedia, menegaskan bahwa mereka tidak berbeda dengan masyarakat umum.

*”Tugas kami adalah mewakili rakyat, jadi tidak pantas kalau kami mendapat fasilitas berlebihan atau gaji tinggi,”* ujarnya.

*”Yang membedakan kami hanyalah tanggung jawab untuk ikut membentuk kebijakan negara,”* tambah Hakansson.

Di Swedia, politisi yang nekat menggunakan uang negara untuk naik taksi ketimbang transportasi umum bisa menjadi bahan pemberitaan. Bahkan, juru bicara parlemen hanya diberi kartu untuk menggunakan layanan publik. Hanya perdana menteri yang boleh menggunakan mobil dari pasukan keamanan.

BBC menyebut, hanya satu pejabat di Swedia yang punya mobil dinas: perdana menteri.

Parlemen Swedia sendiri hanya memiliki tiga mobil Volvo, yang hanya boleh dipakai oleh ketua dan tiga wakilnya. Itu pun hanya untuk keperluan dinas resmi, bukan untuk antar-jemput sehari-hari.

Sementara di Indonesia, beberapa anggota DPR justru mengeluh macet saat bepergian dari rumah ke kompleks Senayan—dengan mobil pribadi atau dinas.