Trotoar TB Simatupang Disulap untuk Atasi Macet, Pejalan Kaki Jadi Korban
Jakarta –
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana mengalihfungsikan sebagian trotoar di kawasan TB Simatupang, Jakarta Selatan, menjadi lajur kendaraan guna mengurangi kemacetan. Namun, langkah ini menuai kritik karena dianggap sebagai kemunduran dalam pembangunan transportasi berkelanjutan.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, membenarkan rencana tersebut dengan alasan kondisi trotoar yang tidak optimal. “Sebagian trotoar saat ini tidak bisa dimanfaatkan dengan baik oleh pejalan kaki karena terpotong-potong,” ujarnya saat menghadiri acara ITB Ultra Marathon di Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (24/8/2025).
Kritik dari Aktivis dan Koalisi Pejalan Kaki
Rio Octaviano dari Road Safety Association menilai kebijakan ini sebagai solusi instan yang tidak terencana. Menurutnya, pemotongan trotoar bertentangan dengan komitmen Jakarta terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), terutama dalam hal akses transportasi ramah lingkungan dan hak pejalan kaki.
“Trotoar adalah hak dasar, bukan fasilitas tambahan,” tegas Rio dalam pernyataannya. Ia menambahkan, keputusan ini kontradiktif dengan visi Jakarta sebagai kota global, mengingat kota-kota maju seperti Tokyo dan Singapura justru memprioritaskan infrastruktur pejalan kaki. Data menunjukkan, hanya 8,7% jalan di Jakarta yang memiliki trotoar layak—jauh di bawah standar kota global.
Alfred Sitorus dari Koalisi Pejalan Kaki juga menyayangkan kebijakan ini. “Ini kemunduran bagi pembangunan transportasi berkelanjutan yang sudah dirintis sejak 2000,” katanya. Ia menegaskan, kemacetan seharusnya menjadi *disinsentif* bagi pengguna kendaraan pribadi, bukan alasan mengurangi hak pejalan kaki.
Alih Fungsi Sementara
Pramono menegaskan, pengalihan fungsi trotoar bersifat sementara dan akan dikembalikan setelah proyek galian selesai November mendatang. “Kami akan percepat pengerjaan proyek agar trotoar bisa dipulihkan secepatnya,” janjinya.
Jalan TB Simatupang di Jakarta Selatan. Foto: Grandyos Zafna
Proyeksi Ke Depan
Meski disebut sementara, langkah ini tetap memicu kekhawatiran akan konsistensi Jakarta dalam mewujudkan kota ramah pejalan kaki. Pembenahan infrastruktur dinilai harus sejalan dengan prinsip keadilan dan keberlanjutan, bukan sekadar mengakomodasi kepentingan kendaraan bermotor.
