DPR Usul Gerbong Merokok di Kereta Jarak Jauh, Tanggapan Menohok Wapres Gibran Bikin Heboh
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan bahwa usulan anggota DPR RI mengenai penyediaan gerbong khusus merokok di kereta api tidak sejalan dengan peraturan yang berlaku. Menurutnya, langkah tersebut justru bertentangan dengan undang-undang dan program kesehatan yang digalakkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Gerbong Khusus Merokok Dinilai Tak Sesuai Aturan
Gibran menjelaskan bahwa transportasi umum, termasuk kereta api, merupakan kawasan bebas rokok berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2012 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012. Selain itu, Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 29 Tahun 2014 juga melarang aktivitas merokok di dalam angkutan umum.
“Daripada menyediakan gerbong merokok, lebih baik KAI fokus pada fasilitas untuk ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan difabel,” ujar Gibran saat berbincang dengan awak media di Stasiun Solo Balapan, Minggu (24/8/2025).
Prioritas Fasilitas untuk Kebutuhan Mendesak
Gibran mencontohkan, penambahan ruang laktasi atau toilet yang lebih luas untuk kenyamanan mengganti popok bayi jauh lebih penting. “Dalam perumusan kebijakan, skala prioritas harus diperhatikan,” tegasnya.
Meski demikian, Gibran tetap membuka ruang untuk menampung masukan dari berbagai pihak, termasuk anggota DPR dan masyarakat. “Evaluasi dari warga dan pengguna kereta api akan kami pertimbangkan demi peningkatan layanan KAI ke depan,” tambahnya.
Usulan Gerbong Merokok dari Anggota DPR
Usulan tersebut sebelumnya disampaikan oleh Nasim Khan, anggota DPR RI, dalam rapat dengar pendapat dengan Direktur Utama PT KAI, Bobby Rasyidin, pada 20 Agustus. Nasim berargumen bahwa gerbong khusus merokok akan memberikan kenyamanan bagi penumpang dan menguntungkan perusahaan.
Ia mengklaim bahwa ide tersebut merupakan aspirasi masyarakat. Namun, Gibran menegaskan bahwa kebijakan harus mengutamakan kepentingan kesehatan dan keselarasan dengan program pemerintah.
*
Selengkapnya klik di sini.
