Warga DKI Baru 22% Pakai Transportasi Umum, Rano Karno Desak Percepat Peralihan
Jakarta masih menghadapi tantangan besar dalam hal penggunaan transportasi publik. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, mengungkapkan bahwa hanya sekitar 22,19% dari total 20,2 juta perjalanan harian di Ibu Kota yang memanfaatkan angkutan umum. Pernyataan ini disampaikannya saat memimpin Apel Kolaborasi Mengatasi Kemacetan Lalu Lintas di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Rabu (27/8/2025).
Pentingnya Peralihan ke Transportasi Publik
Rano menekankan bahwa peningkatan penggunaan transportasi publik menjadi kunci untuk mengurai kemacetan di Jakarta. “Angka 22,19% masih jauh dari ideal. Perlu upaya lebih besar untuk mendorong masyarakat beralih ke angkutan umum sebagai solusi jangka panjang,” ujarnya.
Ketimpangan Pertumbuhan Kendaraan dan Jalan
Menurut Rano, akar masalah kemacetan terletak pada ketidakseimbangan antara pertumbuhan kendaraan dan infrastruktur jalan. Data Polda Metro Jaya menunjukkan, jumlah kendaraan di Jakarta tumbuh rata-rata 2,7% per tahun, sementara pertumbuhan ruas jalan hanya 0,01%. “Kondisi ini memperparah kepadatan lalu lintas. Tanpa peralihan massal ke transportasi umum, masalah akan semakin pelik,” jelasnya.
Dampak Kemacetan yang Lebih Luas
Kemacetan tidak hanya menghambat mobilitas, tetapi juga berdampak serius pada ekonomi dan kesehatan. Studi Bappenas dan JUTPI II (2019) mengungkap kerugian ekonomi akibat macet di Jabodetabek mencapai Rp 100 triliun per tahun—setara 4% PDB wilayah tersebut atau enam kali biaya pembangunan MRT fase pertama.
Solusi Berbasis Teknologi
Untuk mengatasi hal ini, Pemprov DKI mulai mengimplementasikan Intelligent Traffic Control System (ITCS) berbasis AI di 65 dari 321 persimpangan. Sistem ini terbukti mengurangi waktu tunggu kendaraan hingga 15-20%. Selain itu, kolaborasi dengan Polda Metro Jaya melalui *mandala quick response* memungkinkan pemantauan lalu lintas secara real-time menggunakan *Geographic Information System (GIS)* yang terintegrasi dengan CCTV milik Pemprov.
“Teknologi ini tidak hanya mengoptimalkan arus lalu lintas, tetapi juga menjadi dasar pengawasan pajak kendaraan dan emisi,” tambah Rano.
