Realisasi APBD Jakarta 2025 Tembus Rp43,65 Triliun per Juli, Pramono Beberkan Capaiannya
Jakarta –
Pencapaian realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta tahun 2025 telah diumumkan oleh Gubernur Pramono Anung. Per 31 Juli 2025, pendapatan daerah telah mencapai Rp43,65 triliun, atau sekitar 56% dari target Rp91,34 triliun.
*”Dari total target pendapatan Rp91,34 triliun, realisasinya sudah mencapai Rp43,65 triliun, atau 56%. Angka ini juga kami bandingkan dengan capaian nasional,”* jelas Pramono dalam konferensi pers APBD Juli 2025 di Balairung, Balai Kota Jakarta, Rabu (27/8/2025).
Di sisi belanja, penyerapan anggaran tercatat Rp30,95 triliun, atau 37% dari total alokasi. Dengan realisasi ini, APBD DKI mencatat surplus sebesar Rp14,67 triliun dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) senilai Rp18,56 triliun.
*”Saat ini, kami memiliki surplus Rp14,67 triliun dan SiLPA Rp18,56 triliun,”* ucapnya.
### Indikator Makroekonomi Jakarta
Selain laporan APBD, Pramono juga memaparkan sejumlah indikator ekonomi ibu kota. Pertumbuhan ekonomi Jakarta pada semester I 2025 mencapai 5,18%, sedikit lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan nasional yang berada di 5,12%.
Kontribusi Jakarta terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional tetap signifikan, yakni 16,61%. Sementara itu, inflasi tercatat sebesar 2,22%, menunjukkan stabilitas daya beli masyarakat.
*”Inflasi Jakarta 2,22%, menandakan momentum pertumbuhan yang terjaga. Dengan kontribusi 16,61% terhadap PDB nasional, Jakarta tetap memberikan dampak positif bagi perekonomian negara,”* ungkapnya.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengalami penurunan menjadi 6,18%, meski Pramono mengakui bahwa penurunan ini belum terlalu signifikan. Di sisi lain, nilai investasi yang masuk ke Jakarta pada semester I 2025 mencapai Rp140,8 triliun.
*”TPT Jakarta kini 6,18%, turun dibanding tahun sebelumnya. Memang belum besar, tapi masih bisa ditingkatkan,”* tambahnya.
### Transparansi Pengelolaan APBD
Pramono menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan APBD. Konferensi pers kali ini disebut sebagai yang pertama digelar di tingkat provinsi, mengikuti praktik yang sudah dilakukan pemerintah pusat.
*”Ini mungkin baru pertama kali di level provinsi. Namun, di pusat, sejak era sebelumnya, Menteri Keuangan selalu memberikan laporan publik sebagai bentuk akuntabilitas. Kami pun ingin melakukan hal yang sama untuk APBD 2025-2026,”* tutupnya.
