BEM SI dan Cipayung Plus Desak Investigasi Dugaan Makar Usai Temui Mensesneg
Jakarta –
Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia ([BEM SI](https://www.dapetblog.com/category/tech-news/)) Kerakyatan dan Cipayung Plus melakukan pertemuan dengan Menteri Sekretaris Negara [Prasetyo Hadi](https://www.dapetblog.com/category/tech-news/) serta Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek) Brian Yuliarto di Istana Kepresidenan, Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, mereka menyampaikan sejumlah tuntutan, termasuk permintaan investigasi terkait isu makar pascademonstrasi besar-besaran di berbagai wilayah.
Koordinator Media BEM SI Kerakyatan, Pasha Fazillah Afap, menjelaskan bahwa aspirasi yang disampaikan hari ini sejalan dengan apa yang telah diajukan sebelumnya di DPR. “Pak Sufmi Dasco telah menegaskan bahwa kami diberi kesempatan menyampaikan aspirasi di lembaga eksekutif setelah sebelumnya di legislatif,” ujarnya usai audiensi.
Pasha menekankan dua poin utama: percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset dan pembentukan tim investigasi dugaan makar. “Kami mendesak pemerintah dan DPR untuk segera mengesahkan RUU tersebut. Selain itu, kami menuntut Presiden segera membentuk tim khusus untuk menyelidiki isu makar,” tegasnya.
Ketua BEM UPNVJ, Kaleb Otniel Aritonang, menambahkan bahwa tuntutan 17+8 yang ramai di media sosial juga disampaikan kepada pihak Istana. Menurutnya, Mensesneg Prasetyo telah menyatakan kesediaan untuk menampung aspirasi tersebut. “Pak Mensesneg dan Pak Mendikti menyatakan akan mengakomodir tuntutan 17+8 yang sedang viral,” kata Kaleb.
Lebih lanjut, Kaleb menegaskan pentingnya supremasi sipil dan penolakan terhadap militerisme. “Pemerintah harus memastikan militer berfungsi sebagai alat negara, bukan mendominasi ranah sipil,” imbuhnya.
Sementara itu, Ketum GMNI Risyad Fahlefi menyoroti isu kriminalisasi aktivis mahasiswa. “Kami mendesak pembebasan para aktivis yang ditahan pasca unjuk rasa. Ini menjadi prioritas kami,” ujarnya.
Ketum PB-HMI Bagas Kurniawan juga menekankan perlunya perbaikan sistem institusi publik. “Pemerintah harus serius membangun institusi yang inklusif, mampu menyerap aspirasi masyarakat dan menjamin distribusi hak secara adil,” pungkasnya.
