Demo Buruh Berlangsung, Warga Harap Hindari Kawasan Gedung DPR RI Demi Kelancaran Lalu Lintas
Jakarta – Aksi unjuk rasa besar-besaran yang digelar serikat buruh bakal memadati kawasan Istana Negara hingga gedung DPR/MPR RI hari ini. Kepolisian pun mengingatkan warga agar menghindari lokasi tersebut guna mencegah kemacetan dan gangguan lalu lintas.
*”Mengingat adanya kegiatan penyampaian pendapat di sekitar gedung DPR/MPR RI, masyarakat disarankan untuk tidak melintas di area tersebut. Patuhi petunjuk petugas di lapangan demi keamanan dan kelancaran bersama,”* jelas TMC Polda Metro Jaya dalam rilis resmi yang dikutip detikcom, Kamis (28/8/2025).
Bagi pengendara dari arah Cawang menuju Slipi, disarankan mencari jalur alternatif guna menghindari kemacetan di sepanjang Jalan Gatot Subroto depan Gedung DPR RI hingga Jalan Gerbang Pemuda.
### Aksi Buruh Dipusatkan di DPR dan Istana
Said Iqbal, Presiden Partai Buruh sekaligus Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), menyatakan bahwa aksi ini akan memobilisasi ribuan buruh dari wilayah Jabodetabek. Menurutnya, sekitar 10.000 pekerja akan berkumpul di Jakarta, sementara puluhan ribu lainnya akan melakukan demonstrasi serentak di berbagai kota industri di Indonesia.
*”Aksi buruh pada 28 Agustus ini diberi nama ‘Hostum’—kependekan dari Hapus Outsourcing, Tolak Upah Murah,”* jelas Said Iqbal dalam video yang diunggah akun resmi Partai Buruh, Selasa (26/8).
### Enam Tuntutan Utama Buruh
Para demonstran akan menyuarakan beberapa tuntutan utama, antara lain:
1. Penghapusan sistem outsourcing dan penolakan upah rendah
2. Penghentian pemutusan hubungan kerja (PHK) dan pembentukan satgas khusus PHK
3. Reformasi pajak ketenagakerjaan, termasuk kenaikan PTKP menjadi Rp7,5 juta/bulan dan penghapusan pajak pesangon, THR, serta JHT
4. Pengesahan RUU Ketenagakerjaan tanpa Omnibus Law
5. Pengesahan RUU Perampasan Aset untuk memberantas korupsi
6. Revisi RUU Pemilu guna mendesain ulang sistem pemilu 2029
Aksi ini menjadi salah satu yang terbesar dalam beberapa tahun terakhir, dengan harapan pemerintah merespons tuntutan para pekerja.
