“Fakta Mencengangkan: Satu Tanah di Jakarta Bisa Memiliki 7 Sertifikat Girik!”
Jakarta Masih Dilanda Masalah Tumpang Tindih Kepemilikan Tanah
Jakarta hingga kini masih bergulat dengan persoalan kepemilikan tanah yang tumpang tindih. Fenomena unik terjadi di mana satu bidang tanah bisa memiliki beberapa dokumen berbeda, masing-masing mengklaim sebagai bukti sah kepemilikan.
Satu Tanah, Banyak Dokumen
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengungkapkan bahwa satu objek tanah di Jakarta bisa memiliki 6 hingga 7 *girik* (sertifikat tanah lama). Tak hanya itu, bukti kepemilikan lain seperti surat wasiat atau dokumen warisan juga kerap muncul, menambah kompleksitas masalah.
*”Di Jakarta, satu tanah bisa punya 6-7 *girik*. Belum lagi jika muncul *eigendom* atau surat-surat dari masa lalu seperti surat Cina. Ini semua termasuk kategori dokumen yuridis,”* jelas Nusron dalam Talkshow Profesional Ikatan Surveyor Indonesia (ISI) 2025 di Jakarta, Rabu (6/8/2025).
Konflik Tak Hanya Terjadi di Jakarta
Menurut Nusron, masalah tumpang tindih dokumen ini bukan hanya terjadi di Jakarta, melainkan juga di berbagai daerah di Indonesia. Pihak BPN seringkali kesulitan menentukan dokumen mana yang benar-benar sah karena setiap pemegang *girik* memiliki bukti masing-masing.
*”Kasus seperti ini sangat banyak. Kami sering bingung menentukan mana yang asli, karena setiap kali ada pergantian lurah atau kepala desa, bisa terbit *girik* baru. Akhirnya, muncullah sengketa tanah,”* ujarnya.
Masalah Batas Wilayah Jadi Pemicu Konflik
Selain dokumen, konflik juga muncul akibat ketidaksesuaian penetapan batas tanah. Nusron mencontohkan, ada kasus di mana lokasi tanah sebenarnya berbeda dengan yang tercatat di dokumen.
*”Tanahnya ada di sebelah sini, tapi di dokumen tertulis sebelah sana. Padahal, harga tanah di kedua lokasi itu berbeda. Dulu, patok batas bisa bergeser begitu saja,”* tandasnya.
Dengan kondisi ini, penyelesaian sengketa tanah di Jakarta dan daerah lain masih membutuhkan pendekatan yang lebih sistematis untuk meminimalisir konflik di masa depan.
