Indonesia Terancam Sanksi WADA? Surat Resmi Dikirim ke Menpora Dito
Jakarta –
Badan Anti Doping Dunia (WADA) kembali mengancam Indonesia dengan potensi sanksi menyusul ketidakaktifan program anti-doping di Tanah Air. Peringatan ini disampaikan melalui surat resmi yang ditujukan kepada Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo pada Kamis, 28 Agustus 2025.
Surat tersebut, yang ditandatangani oleh Direktur WADA Asia/Oseania, YaYa Yamamoto, menyoroti kekhawatiran serius terkait ketidakpatuhan Indonesia terhadap Kode Anti-Doping Dunia. “Saya ingin menarik perhatian Anda pada status tidak aktifnya program anti-doping Indonesia saat ini,” tulis Yamamoto. “Kondisi ini mengancam perlindungan atlet bersih dan kesesuaian dengan standar global.”
### Tidak Ada Pengujian di Awal 2025
WADA mengungkapkan bahwa Organisasi Anti-Doping Indonesia (IADO) tidak melakukan pengujian anti-doping sama sekali selama periode Januari-Maret 2025. Meski IADO sempat merespons dengan melanjutkan pengambilan sampel, program ini dinilai tidak berkelanjutan tanpa dukungan pendanaan pemerintah.
Ini bukan pertama kalinya Indonesia menghadapi masalah serupa. Pada 2021, negara ini pernah dinyatakan tidak patuh akibat minimnya alokasi dana, yang membuat aktivitas anti-doping terhenti. Yamamoto menegaskan, “Kami melihat pola serupa di mana pemerintah belum memberikan dukungan finansial yang memadai bagi IADO.”
### Tanggung Jawab Pemerintah
Sebagai penandatangan Konvensi UNESCO tentang Doping dalam Olahraga, Indonesia diwajibkan mempertahankan program anti-doping nasional, termasuk mendanai IADO. Yamamoto mengingatkan bahwa hal ini juga ditekankan dalam Pertemuan Menteri Anti-Doping Asia/Oseania di Dubai Juni 2025, yang dihadiri Wakil Menpora Indonesia.
“Melalui Resolusi Dubai, kami berharap komitmen Indonesia terhadap olahraga bersih tetap kuat, baik untuk penyelenggaraan event internasional maupun pembinaan atlet,” tambahnya.
### Dukungan WADA dan Harapan Respons Cepat
WADA menyatakan kesediaannya untuk terus membimbing IADO, namun menekankan pentingnya respons konkret dari pemerintah. “Kami siap membantu, tetapi perlu tindakan nyata. Saya menunggu kabar dan diskusi lebih lanjut,” tutup Yamamoto.
Ancaman sanksi ini menjadi pengingat bahwa tanpa pendanaan memadai, reputasi olahraga Indonesia di kancah global bisa kembali terancam.
