Kemendagri Targetkan Setoran PNBP Capai Rp 1 Triliun di Tahun Ini

Jakarta –
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menargetkan kontribusi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 1 triliun pada tahun ini. Angka ini diharapkan tercapai melalui optimalisasi layanan akses data dan dokumen kependudukan.

Teguh Setyabudi, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kemendagri, mengungkapkan bahwa pemungutan PNBP dari sektor ini baru dimulai pada 2023. Kebijakan ini merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif PNBP di lingkungan Kemendagri.

Perkembangan Realisasi PNBP

Pada tahun pertama penerapan (2023), realisasi PNBP mencapai Rp 793,8 miliar, dengan alokasi kembali ke Ditjen Dukcapil sebesar Rp 225 miliar (28%). Di tahun berikutnya (2024), penerimaan meningkat menjadi Rp 863,4 miliar, dengan pengembalian Rp 195 miliar (19%).

Teguh menyampaikan bahwa target 2025 awalnya Rp 494,8 miliar, namun per 2 September realisasinya sudah mencapai Rp 702,4 miliar. “Tahun ini, insyaallah target Rp 1 triliun bisa terpenuhi. Secara lisan, dijanjikan tahun depan 50%-70% dana dapat digunakan, meski belum ada ketetapan tertulis,” ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI di Jakarta, Rabu (3/9/2025).

Sumber PNBP dan Skema Tarif

PNBP ini bersumber dari akses pemanfaatan data kependudukan. Menurut PP tersebut, instansi pemerintah, lembaga sosial, dan UMKM dibebaskan dari tarif PNBP. Sementara lembaga swasta yang bersifat komersial dikenakan biaya.

“Contohnya, verifikasi data oleh lembaga keuangan (Financial Institution/FI) dikenakan tarif Rp 3.000 per NIK. Hampir seluruh perbankan menggunakan data Dukcapil,” jelas Teguh.

Ia menambahkan, data Dukcapil diakses sekitar 10 juta kali per hari. Secara kumulatif, hingga saat ini total akses telah mencapai 17,8 miliar hits.

[Gambas:Video 20detik]