“Kuliner Indonesia vs Thailand: Bisakah Jadi Se-populer di Panggung Global?”

Memperkenalkan Kuliner Indonesia ke Dunia: Tantangan dan Upaya Kolaboratif

Meningkatkan popularitas kuliner Indonesia di kancah internasional masih menjadi pekerjaan besar bagi para pelaku industri. Kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha dinilai krusial untuk mewujudkan tujuan ini. Hal ini disampaikan oleh Andy Ruswar, Direktur Kuliner Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf), dalam pembukaan Kampoeng Legenda di Mal Ciputra Jakarta (14/8/2025).

Andy mengakui bahwa kuliner Indonesia belum setenar masakan Thailand di luar negeri. Menurutnya, salah satu faktor pendorong popularitas kuliner Thailand adalah kemudahan akses dan keahlian dalam distribusi bumbu masakan. “Mereka sudah ahli dalam penyaluran bumbu. Karena itu, kami punya program *Indonesia Spice Up The World* untuk memperkuat ekosistem rasa Indonesia,” jelasnya.

Gastronomi sebagai Diplomasi Budaya

Andy optimis bahwa kuliner Indonesia suatu hari bisa dikenal global, sebagaimana hidangan Thailand seperti *tom yum* dan *pad Thai*. “Sekarang ada konsep *gastronomy by diplomacy*. Biasanya diplomasi dilakukan melalui politik atau budaya, kini lewat makanan,” ujarnya.

Sebagai contoh, Kemenekraf telah menjalankan proyek di Desa Bilebante, Lombok Tengah, dengan mengundang para duta besar untuk mencicipi hidangan Indonesia. “Ada chef yang menjelaskan cerita di balik masakan dan rempah-rempahnya,” tambah Andy. Langkah ini semakin gencar dilakukan, termasuk dalam acara besar seperti perayaan 17 Agustus di luar negeri, di mana kuliner Indonesia selalu ditampilkan.

Pentingnya Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Andy juga mengingatkan pelaku usaha kuliner untuk mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), terutama bagi hidangan legendaris yang telah ada puluhan tahun. “Dengan HKI, suatu kreasi kuliner akan lebih sulit ditiru. Sayangnya, banyak yang lupa mendaftarkan HKI begitu sudah terkenal,” katanya.

Proses pendaftaran HKI kini lebih cepat berkat kerja sama antarpemerintah. Dari yang sebelumnya memakan waktu 1-2 tahun, kini ditargetkan selesai dalam kurang dari setahun. “Kami berupaya mempersingkat menjadi 6 bulan melalui skema *government to government*,” tutup Andy.