Makanan, Minuman, hingga Emas Jadi Target Baru!
Jakarta –
Pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bakal memperketat pengawasan terhadap sektor-sektor yang rentan terhadap praktik *shadow economy* atau ekonomi bayangan pada 2026. Sektor-sektor ini dinilai berpotensi mengurangi potensi penerimaan pajak, seperti perdagangan eceran, bisnis kuliner, jual-beli emas, hingga industri perikanan.
Berdasarkan Buku II Nota Keuangan Beserta RAPBN 2026 yang dirilis Rabu (20/8/2025), pemerintah secara khusus menyoroti sektor-sektor dengan aktivitas ekonomi tidak tercatat tersebut. *Shadow economy* menjadi salah satu tantangan utama dalam upaya memperluas basis pajak, mengingat banyak pelaku usaha yang beroperasi tanpa izin, tidak terdaftar secara resmi, atau mengandalkan transaksi tunai yang sulit dilacak.
Strategi Pemerintah Hadapi *Shadow Economy*
Untuk mengatasi persoalan ini, strategi perpajakan 2026 mencakup sejumlah langkah sistematis. Sejak 2025, pemerintah telah memulai pemetaan mendalam terkait *shadow economy*, meluncurkan program peningkatan kepatuhan wajib pajak (*Compliance Improvement Program*/CIP), serta memperkuat analisis intelijen guna mendukung penegakan hukum bagi wajib pajak berisiko tinggi.
Selain itu, pemerintah telah mengintegrasikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) melalui sistem *coretax* yang berlaku efektif per 1 Januari 2025. Upaya lain termasuk *canvassing* aktif untuk mendata wajib pajak yang belum terdaftar dan menunjuk entitas luar negeri sebagai pemungut PPN untuk transaksi digital (*PMSE*).
Target Penerimaan Pajak 2026
Langkah-langkah pengawasan ini diharapkan dapat mendongkrak penerimaan pajak pada 2026, dengan target sebesar Rp2.357 triliun atau naik 13,5% dari tahun sebelumnya. Secara keseluruhan, total penerimaan negara ditargetkan mencapai Rp3.147,7 triliun, tumbuh 9,8% dibandingkan realisasi tahun sebelumnya.
