Penjualan Mobil Indonesia Stagnan Akibat Pajak Tinggi – Apa Solusinya?

Penjualan Mobil Indonesia Mandek Satu Dekade, Pajak Jadi Biang Keladi

Selama sepuluh tahun terakhir, industri otomotif Indonesia seperti berjalan di tempat. Penjualan mobil tetap terjebak di angka 1 juta unit per tahun tanpa pertumbuhan signifikan. Salah satu penyebab utamanya? Daya beli masyarakat yang tertekan akibat beban pajak kendaraan yang terlampau tinggi.

Pajak Mobil di Indonesia vs. Luar Negeri: Beda Jauh

Dalam Dialog Industri Otomotif Nasional di GIIAS 2025, Kukuh Kumara, Sekretaris Umum Gaikindo, membeberkan perbandingan mencolok. “Ambil contoh Toyota Avanza, yang diproduksi di Indonesia dan diekspor ke berbagai negara, termasuk Malaysia. Di sini, pemilik harus bayar pajak tahunan Rp 5 juta. Sementara di Malaysia, untuk produk yang sama, pajaknya cuma Rp 500 ribu,” ungkapnya.

Tak hanya itu, Kukuh menjelaskan bahwa komponen pajak juga membebani harga jual mobil sejak dari pabrik. “Mobil seharga Rp 100 juta saat sampai di dealer, harganya melonjak jadi Rp 150 juta. Artinya, Rp 50 juta-nya adalah pajak. Besarnya pajak inilah yang membuat penjualan stagnan,” tambahnya.

Kelas Menengah Terjepit: Pendapatan Naik Tipis, Harga Mobil Melambung

Situasi semakin pelik ketika melihat kondisi kelas menengah Indonesia, yang jumlahnya sekitar 10-11 juta orang. Daya beli kelompok ini terus tergerus karena kenaikan pendapatan tak sebanding dengan lonjakan harga mobil.

“Studi menunjukkan, pendapatan kelas menengah hanya naik 3% per tahun. Sementara, harga mobil yang mereka incar melonjak 7,5% per tahun. Selisihnya semakin melebar, dan ini harus segera diatasi,” tegas Kukuh.

Penjualan 2024 Anjlok, Rantai Pasok Terancam

Tekanan di industri kian nyata dengan penjualan 2024 yang hanya mencapai 865 ribu unit—jauh di bawah rata-rata. Kukuh mengingatkan, jika dibiarkan, bukan hanya produsen mobil yang terdampak. “Pabrik mungkin masih bertahan, tapi bagaimana dengan pemasok komponen? Ada tier 1, tier 2, tier 3 yang ikut terancam,” pungkasnya.