PKS Kritik Usulan Gubernur Dipilih DPRD: Eksperimen Politik Penuh Risiko
Wacana Pilkada oleh DPRD Dinilai Berisiko, Perlu Kajian Mendalam
Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, menyoroti wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang digelar oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Menurutnya, gagasan ini mengandung risiko tinggi dan harus ditelaah secara hati-hati agar tidak menimbulkan dampak negatif.
Mardani menegaskan, pemerintah pusat dan daerah perlu bersinergi agar pembangunan berjalan optimal. Namun, mekanisme Pilkada melalui DPRD memerlukan revisi Undang-Undang Pilkada dan UU Pemerintahan Daerah. Ia juga mengingatkan potensi distorsi suara rakyat jika sistem ini diterapkan.
“Indonesia sudah terlalu lama terjebak dalam middle income trap. Pilkada lewat DPRD mungkin terlihat seragam, tapi butuh perubahan regulasi yang menyeluruh,” ujarnya, Jumat (1/8/2025).
Ia menambahkan, penting untuk melibatkan masyarakat dan organisasi sipil dalam diskusi terkait wacana ini. “Suara rakyat bisa terabaikan. Mari jadikan ini bahan diskusi publik dan dengarkan masukan dari CSO,” tegasnya.
Respons Partai Golkar dan Mendagri
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian membuka peluang pembahasan Pilkada melalui DPRD. Partai Golkar menyatakan ketertarikannya, namun menekankan perlunya partisipasi masyarakat dalam proses tersebut.
“Kami tertarik membahas opsi ini, tapi rakyat harus tetap dilibatkan,” kata Sekjen Partai Golkar, Sarmuji, Rabu (30/7).
Menurutnya, pemilihan langsung memiliki kelebihan dalam hal partisipasi publik, meski tidak lepas dari kelemahan. Sementara itu, mekanisme via DPRD dianggap lebih efisien, tetapi berpotensi mengurangi keterlibatan masyarakat dalam demokrasi.
“Rakyat harus bisa mendengar langsung visi-misi calon dan menyaksikan debat terbuka. Tanpa itu, mereka bisa merasa tak punya peran dalam memilih pemimpin,” pungkas Sarmuji.
