Prabowo Berjanji Bahas RUU Perampasan Aset, KSPSI Soroti Langkah Cepat

Jakarta –
Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan sejumlah pemimpin serikat buruh di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin (1/9/2025). Pertemuan ini membahas sejumlah isu penting, termasuk desakan buruh agar RUU Perampasan Aset segera disahkan oleh pemerintah dan DPR.

Hadir dalam pertemuan tersebut Andi Gani Nena Wea (Presiden KSPSI), Said Iqbal (Presiden KSPI), Jumhur Hidayat (Ketua Umum KSPSI Pembaruan), dan Elly Rosita Silaban (Presiden KSBSI).

### Dukungan Buruh untuk Prabowo
Andi Gani menegaskan bahwa gerakan buruh mendukung penuh kepemimpinan Prabowo. “Kami bukan di belakang Presiden, tapi di bawah Presiden. Kami juga mendukung demonstrasi yang damai,” ujarnya usai pertemuan.

Prabowo disebut berkomitmen menjaga ruang demokrasi dan memastikan aksi protes berlangsung tanpa kekerasan. Selain itu, ia menjanjikan percepatan pembahasan RUU Perampasan Aset. “Presiden berjanji RUU ini akan segera dibahas. Namun, kami menolak pihak-pihak yang ingin mengganggu stabilitas politik dan ekonomi,” tambah Andi.

### Revisi UU Ketenagakerjaan Jadi Sorotan
Selain RUU Perampasan Aset, serikat buruh juga mendesak revisi UU Ketenagakerjaan sesuai aspirasi pekerja. Prabowo dikabarkan telah meminta Ketua DPR Puan Maharani untuk segera menindaklanjuti permintaan tersebut. “Beliau meminta agar partai-partai segera membahas revisi UU ini,” jelas Andi.

### Tokoh Lintas Agama Hadir untuk Doa Bersama
Prabowo juga mengundang berbagai tokoh nasional ke Istana, termasuk pimpinan partai, purnawirawan, dan perwakilan agama. Pendeta John Lokollo dari Gereja Bethel Injili Nusantara (GBIN) menyatakan bahwa kedatangan mereka untuk berdoa agar situasi negara kembali kondusif.

“Kita berdoa agar rakyat tenang, pejabat memahami kebutuhan masyarakat, dan Indonesia tetap stabil serta sejahtera,” ujar John. Ia mengimbau masyarakat tetap tenang dan menghindari tindakan yang memicu ketegangan. “Kuasai emosi, biarkan segala sesuatu berjalan lancar,” pesannya.

Pertemuan ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah berupaya merespons berbagai tuntutan sekaligus menjaga stabilitas nasional.